A. Soethardio
Brigadir Jenderal TNI A. Soethardio adalah tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Ia diangkat oleh Presiden Soekarno pada 1964 dan masa jabatannya diwarnai dengan meletusnya Gerakan 30 September pada 1965. Sebagai perwira Angkatan Darat yang tergolong dekat dengan Soekarno, kariernya tidak berlanjut lama setelah pergantian kepemimpinan ke tangan Presiden Soeharto.
Brigadir Jenderal TNI A. Soethardhio menggantikan R Kadaroesman sebagai Jaksa Agung. Dalam masa jabatannya, Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia. Berdasarkan Per.Pres no 12 tanggal 22 Mei 1963 badan-badan peradilan yang berlaku pada zaman UNTEA (badan PBB yang ditunjuk jadi penguasa sementara di Irian Barat) dihapuskan dan diganti dengan peradilan Republik Indonesia.
Selain itu, untuk terwujudnya jiwa korps yang kuat, berhasil pula dirumuskan Panca Graha Adhyaksa, yakni lima doktrin pegangan para jaksa dalam menunaikan tugasnya. Namun, karena berbau manipol, doktrin yang dituangkan dalam SK Menteri/Jaksa Agung Nomor 27/Kpts/Secr/1965 tanggal 22 Juli 1965 ini tidak pernah hidup dan bahkan kemudian sirna dengan sendirinya, terutama karena lahirnya Orde Baru.
Era Soetardhio diandai pula dengan langkah penting bagi kaderisasi dan peningkatan mutu para jaksa, yakni didirikannya direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Sumber : Wikipedia
Brigadir Jenderal TNI A. Soethardio adalah tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Ia diangkat oleh Presiden Soekarno pada 1964 dan masa jabatannya diwarnai dengan meletusnya Gerakan 30 September pada 1965. Sebagai perwira Angkatan Darat yang tergolong dekat dengan Soekarno, kariernya tidak berlanjut lama setelah pergantian kepemimpinan ke tangan Presiden Soeharto.Brigadir Jenderal TNI A. Soethardhio menggantikan R Kadaroesman sebagai Jaksa Agung. Dalam masa jabatannya, Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia. Berdasarkan Per.Pres no 12 tanggal 22 Mei 1963 badan-badan peradilan yang berlaku pada zaman UNTEA (badan PBB yang ditunjuk jadi penguasa sementara di Irian Barat) dihapuskan dan diganti dengan peradilan Republik Indonesia.
Selain itu, untuk terwujudnya jiwa korps yang kuat, berhasil pula dirumuskan Panca Graha Adhyaksa, yakni lima doktrin pegangan para jaksa dalam menunaikan tugasnya. Namun, karena berbau manipol, doktrin yang dituangkan dalam SK Menteri/Jaksa Agung Nomor 27/Kpts/Secr/1965 tanggal 22 Juli 1965 ini tidak pernah hidup dan bahkan kemudian sirna dengan sendirinya, terutama karena lahirnya Orde Baru.
Era Soetardhio diandai pula dengan langkah penting bagi kaderisasi dan peningkatan mutu para jaksa, yakni didirikannya direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Sumber : Wikipedia